 |
| Sumber: http://www.tribunnews.com/ |
Sejarah MRT Jakarta - Indonesia sekarang memiliki moda transportasi baru pertama, Moda Raya (Sistem Mass Mass Transit) di Jakarta. Transportasi jalan bundaran roti Bulus diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan hadirnya MRT Jakarta, selain mengurangi jumlah kemacetan lalu lintas di ibu kota, itu juga dapat membantu Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan hingga 60% pangsa penggunaan angkutan umum di Jabodetabek jumlah total orang di Jabodetabek pada 2029.
Selain itu, Jokowi juga merasa bahwa moda transportasi ini adalah awal dari awal peradaban baru di Indonesia. Selanjutnya, fase II dan III MRT akan dilakukan secara paralel.
Namun, pengembangan MRT harus berlangsung untuk waktu yang sangat lama, 34 tahun. Tidak bisa dihindari, moda transportasi ini pantas mendapatkan nama awal dari sebuah peradaban baru.
Menurut arsip PTT, rencana pengembangan MRT di Jakarta sebenarnya dimulai pada tahun 1985. Namun, pada saat itu, proyek MRT tidak dinyatakan sebagai proyek nasional. Dari 1985 hingga 1995, beberapa studi tentang MRT dilakukan.
Akhirnya, B.J. Habibie, saat itu Menteri Riset dan Teknologi, meminta Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja untuk menyiapkan Desain Rekayasa Dasar (BED) pada 1995.
Sayangnya, proyek ini tertunda karena krisis mata uang. Akhirnya, pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia mengkonfirmasi bahwa proyek MRT Jakarta adalah proyek nasional.
Dengan kejelasan ini, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mulai bergerak dan berbagi tanggung jawab. Pendanaan itu diterima dengan baik oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman.
Pada tanggal 28 November 2006, Gubernur Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC), Kyosuke Shinozawa, dan Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Yusuf Anwar, menandatangani perjanjian pembiayaan untuk proyek MRT. dari Jakarta.
Pada 17 Juni 2008, PT MRT Jakarta didirikan sebagai perseroan terbatas dengan mayoritas saham dipegang oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta (99,98% struktur kepemilikan provinsi dari Pemerintah DKI Jakarta, PD Pasar Jaya sebesar 0,02%). .
PT MRT Jakarta memiliki bidang kegiatan yang meliputi operasi dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk MRT, operasi dan pemeliharaan (operasi dan pemeliharaan / M&E) infrastruktur dan fasilitas MRT, serta pengembangan dan administrasi stasiun kereta api dan daerah sekitarnya, serta Depo dan daerah sekitarnya
JBIC juga merancang dan memberikan rekomendasi studi kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. JBIC dan Pemerintah Indonesia juga sepakat untuk menunjuk suatu badan untuk bertindak sebagai jembatan untuk mengatur penyelesaian proyek MRT ini.
JBIC kemudian bergabung dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). JICA bertindak sebagai pemberi pinjaman sebagai tim penilai JBIC. Dalam kalender yang ditetapkan oleh JICA dan MRT Jakarta, desain teknis dan pembebasan lahan dilakukan pada 2008-2009, penawaran untuk pembangunan peralatan listrik dan mekanik pada 2009-2010, sedangkan pekerjaan konstruksi dimulai pada 2010-2014.
Tes operasional harus dimulai pada 2014. Namun, jadwal tidak selesai. Desain proyek dilakukan antara 2008 dan 2009, tahap konstruksi dimulai pada Oktober 2013 dan harus selesai pada 2018.
Proyek MRT di Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Tahap I 16 kilometer dari Terminal Lebak Bulus ke Indonesia Hotel Rotunda, yang memiliki 13 stasiun berikut: 1 Depo. Untuk meminimalkan dampak pengembangan fisik Tahap I, selain bekerja sama dengan konsultan manajemen lalu lintas, PT MRT Jakarta juga memiliki penilaian dampak lingkungan (Amdal).
Pembangunan jalur MRT Tahap I akan menandai awal sejarah pengembangan jaringan terpadu sistem MRT yang akan menjadi bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta di masa depan. Pengembangan selanjutnya melanjutkan rute dari Sudirman ke Ancol (disebut Jalan Raya Utara-Selatan) dan pengembangan Jalan Raya Timur-Barat.
MRT tahap II harus memiliki jalan yang menghubungkan Indonesian Roundabout Hotel (HI) ke Jakarta Kota. Pada rute ini, akan ada delapan stasiun, termasuk stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.
Pemerintah berharap bahwa dengan alat transportasi ini, orang akan dapat menggunakan angkutan umum. Karena perkembangan moda transportasi modern ini menggunakan dana publik.
Dia menambahkan bahwa keberadaan MRT Jakarta juga harus membantu membersihkan kemacetan di ibukota. Memang, moda transportasi modern ini menghadirkan kapasitas mobilitas yang luar biasa dan cepat, disesuaikan dengan kebutuhan penduduk Jakarta.
Menunggu lama bagi warga Jakarta untuk moda transportasi yang modern dan andal akan berakhir besok, 24 Maret 2019. Setelah lebih dari 25 tahun diskusi, itu juga akan dibangun selama lima tahun, Mass Rapid Transit, MRT atau "Raya Terpadu Fashion Akhirnya akan beroperasi secara resmi.
Presiden Joko Widodo akan meresmikan operasi perdana TRM Phase 1, yang membentang 15,7 kilometer dari Lebak Bulus di Jakarta Barat ke Bundaran HI di Jakarta Pusat. Pelantikan berlangsung hari tanpa mobil (CFD) di bundaran HI.
Presiden Indonesia ketiga, BJ Habibie, yang masih Direktur Badan Evaluasi dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 1985, membahas kemungkinan pengembangan MRT di Jakarta pada tahun itu. Empat studi kemudian diperiksa antara 1985 dan 1995, yaitu "Program Transportasi Perkotaan Jakarta" (1986-1987), "Peningkatan Sistem Transportasi Kereta Api Terpadu dan Layanan Katering" (1988-1989). ), "Perencanaan dan Regulasi Jaringan Transmisi" (1982-1992) dan "Studi Sistem Transportasi Umum Jakarta" (1989-1992).
Gagasan pengembangan TRM di Jakarta muncul dari keadaan ibukota sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan yang berkembang, yang dikutip dalam dokumen "Tinjauan proyek TRM di Jakarta," ditulis oleh Wimpy Santosa, Tri Basuki dan Santoso U Gunawan. dari Universitas Parahyangan, Bandung. Pada 1980-an, populasi Jakarta dan kota-kota satelit di sekitarnya tumbuh pesat.
Untuk mengakomodasi aktivitas penduduk, dukungan untuk infrastruktur pendukung juga diperlukan. Infrastruktur yang akan disediakan adalah jalan yang menghubungkan semua kota Jakarta dan melalui satelit. Namun, karena keberadaan jalan yang menciptakan kemacetan yang mempengaruhi kualitas transportasi di Jakarta, sistem transit cepat atau MRT harus dikembangkan.
Krisis mata uang yang memengaruhi Asia, khususnya Indonesia, pada 1997-1998 juga memengaruhi rencana pembangunan MRT di Jakarta. Pada tahun 1996, menurut studi BPPT, pembangunan MRT diputuskan sesuai dengan rute awal yang menghubungkan Blok M selatan Jakarta ke kota di barat Jakarta. Mekanisme pembangunan Construct-Operate-Transfer (CET) juga dipertimbangkan untuk sektor swasta untuk berperan dalam konstruksi, sebelum akhirnya diasumsikan oleh pemerintah.
Namun, krisis ekonomi, serta jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, menghambat pelaksanaan rencana tersebut. Pemerintah dianggap, bukan sektor swasta, adalah tempat terbaik untuk berinvestasi jika ingin membangun proyek transportasi besar di Jakarta.
Proyek pembangunan MRT di Jakarta akhirnya ditunda, dan kemudian dilanjutkan kembali secara serius pada tahun 2005. Dikutip di situs web PT MRT Jakarta, Jakartamrt.com, pada waktu itu, pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) termasuk Jakarta MRT sebagai salah satu proyek nasional.
Penandatanganan perjanjian pinjaman untuk membiayai pembangunan MRT telah dilakukan di Tokyo, oleh Gubernur Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional / JBIC (Future JICA) Kyosuke Shinozawa, dan oleh Duta Besar Indonesia untuk Indonesia. di Jepang, Yusuf Anwar. Dikutip di situs jakartamrt.com, jumlah komitmen pinjaman mencapai 125.237.000.000 yen.
Keberadaan pinjaman pribadi dimungkinkan setelah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI meluncurkan proyek secara serius setelah penetapan MRT Jakarta sebagai proyek nasional. Pinjaman tersebut termasuk mengembangkan desain dasar proyek MRT, menciptakan perusahaan yang akan mengoperasikan MRT, serta membantu dengan persyaratan lelang persyaratan akuisisi proyek MRT.
Selain itu, pinjaman yang diterima oleh pemerintah pusat berlanjut sebagai hibah kepada pemerintah provinsi DKI. DKI kemudian memasukkannya dalam anggaran daerah dalam bentuk modal saham pemerintah (PMP) untuk PT MRT Jakarta.
Pendirian PT MRT Jakarta sebagai salah satu BUMD dari pemerintah provinsi DKI, disetujui oleh DKD DPRD ketika Jakarta dipimpin oleh Gubernur Fauzi Bowo pada 10 Juni 2008. Di sisi administrasi, PT MRT Jakarta secara resmi didirikan pada 17 Juni 2008. 99,98% saham PT MRT Jakarta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI. Sisanya 0,02% milik BUMD lain, PD Pasar Jaya.
Peraturan Daerah DKI No. 3/2008 (DKI diubah dengan Peraturan No. 7/2013), serta Peraturan Daerah Propinsi No. 4/2008 (Peraturan), merupakan dasar hukum untuk pendirian TD MRT Jakarta. di situs web jakartamrt.com. 8/2013 dimodifikasi dari DKI).
PT MRT Jakarta bertanggung jawab atas pengoperasian dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitasnya, serta pengembangan dan administrasi bangunan / kegiatan di stasiun kereta api, gudang dan sekitarnya.
Setelah hampir 11 tahun berdiri, PT MRT Jakarta telah menerima beberapa penghargaan atas kinerjanya. Salah satu hadiah paling membanggakan adalah pemasangan proyek MRT Jakarta sebagai salah satu dari 20 proyek pembangunan infrastruktur terbaik di dunia.
Penghargaan majalah World Finance Februari 2014 menempatkan proyek MRT di Jakarta dalam proyek infrastruktur lainnya di negara maju, seperti Masdar Low Emission City di Uni Emirat Arab dan Alpatransit di Swiss.
Gubernur Jakarta, terpilih pada pemilihan DKI 2012, Joko Widodo, secara resmi meluncurkan proyek MRT Jakarta untuk masa depan Daerah Integrasi Hamid Atas (KIDA) di Jakarta Pusat pada hari Kamis. 10 Oktober. Jokowi, saat ini Presiden Republik Indonesia, membenarkan bahwa pengembangan MRT telah menjadi perwujudan impian Jakarta selama beberapa dekade.
"Sudah 24 tahun sejak orang-orang di Jakarta memimpikan MRT, mereka mungkin telah kehilangan banyak mimpi karena mereka tidak memulai, Alhamdulillah akan memulai hari ini konstruksi fisik inovatif dari MRT." Kata Jokowi.
Awal kegiatan secara resmi memulai pembangunan fisik MRT Jakarta untuk lima tahun ke depan. Sejak awal proyek ini, semua pekerjaan MRT Jakarta Tahap I telah dimulai, seperti pembangunan jalur drift dan metro, 13 stasiun, depot dan fasilitas serta infrastruktur pendukung lainnya.
Fase I MRT Jakarta membangun tujuh stasiun terapung, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok, Mr Blok dan ASEAN. Pada saat yang sama, enam stasiun kereta bawah tanah dibangun, Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas dan Bundaran HI.
Jalur kereta bawah tanah MRT Jakarta pada kedalaman rata-rata 20 meter mulai mengebor pada Senin, 21 September 2015 dari patung bangunan pemuda, Senayan, selatan Jakarta. Pekerjaan pengeboran dilanjutkan lagi di hadapan Jokowi. Dia telah menjadi presiden.
Jokowi pada waktu itu membaptis Mesin Bornel Tuning (TBM) dari Jepang, yang disebut 'Antareja', terinspirasi oleh boneka-boneka Jawa. "Antareja adalah orang yang baik untuk subsidensi di Bumi," kata Jokowi.
Pengeboran juga merupakan cerita karena, untuk pertama kalinya, Indonesia sedang mengerjakan proyek infrastruktur transportasi bawah tanah. Semua peraturan dan teknologi yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah elemen yang baru diterapkan untuk pertama kali.
Antareja dan simulasi serupa dioperasikan dari arah Bundaran HI, "Mustikabumi", dan kemudian bertemu di Stasiun Setiabudi. Bor raksasa ini dengan diameter 6,69 meter memungkinkan untuk membuat terowongan bawah tanah dengan panjang delapan kilometer.
Kereta MRT Jakarta tiba dari April hingga November 2018 di pelabuhan Tanjung Priok, utara Jakarta, dari pabrik Nippon Sharyo di Toyokawa, Jepang. Ada 16 sirkuit impor, terdiri dari 14 mereka akan melakukannya. Dia membuat cadangan.
Setiap seri termasuk enam mobil dengan total kapasitas transportasi 1.950 penumpang. Kereta MRT Jakarta itu sendiri, dibuat khusus dari stainless steel, memiliki gagasan bahwa masa pakainya dapat mencapai 40 tahun. Setibanya di Jakarta, kereta menjalani beberapa tes, mulai dari pensinyalan ke telekomunikasi hingga energi. Total durasi tes berlangsung sembilan bulan hingga Maret 2019.
Kereta MRT Jakarta menggunakan sistem signaling control train (CBTC) berbasis komunikasi. Dengan sistem ini, fungsi insinyur adalah memastikan berfungsinya kereta. Sementara kereta bepergian secara otomatis, ia terus dipantau dari pusat kontrol MRT di Jakarta.
Sebelum periode operasional, Gubernur DKI Jakarta, yang dipilih pada Pemilihan Umum Daerah DKI 2017, Anies Rasyid Baswedan, menominasikan setiap rangkaian kereta MRT Ratangga Ratangga.
Nama ini berasal dari buku Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular dan memiliki makna tim kuda yang kuat dan dinamis. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ingin menggunakan nama-nama lokal untuk seri MRT untuk membantu melestarikan bahasa daerah di Indonesia.
"Nama Ratangga bukan hanya nama yang tidak berarti, itu membawa pesan yang bermakna, saya berharap semua fasilitas publik di Jakarta akan diserap oleh akar sejarah budaya kita, karena hari ini di MRT, kami memilih untuk menggunakan Ratangga, "katanya. Anies di Depot MRT Lebak Bulus pada hari Senin, 10 Desember 2018.
Selain menunjuk Ratangga, melalui program lain, Jak Lingko, Anies juga mengintegrasikan MRT Jakarta dengan moda transportasi yang beroperasi di Jabodetabek. Moda transportasi terutama Transjakarta dan beberapa rute transportasi kota (angkot).
Pada awal operasi, 12 jalur transjakarta dan Jak Lingko beroperasi. Rute-rute ini adalah BSD-Bundaran Senayan (S12), Bintaro-Blok M (S31), Pondok Cabe-Tanah Abang (S41), Jatijajar-Lebak Bulus (D21) dan Cinere-Kuningan (D31). Selain itu, ada juga Jak Lingkaran Lebak Bulus-Pondok Labu (JAK3), Petukangan-Lebak Bulus (JAK32) dan Ragunan-Lebak Bulus (JAK45). Rute lain adalah Dukuh Atas - Sam Ratulangi (DA1), Dukuh Atas - Tanah Abang (DA2), Dukuh Atas - Kuningan (DA3) dan Dukuh Atas - Kota (DA4).
Secara total, MRT Jakarta juga akan diintegrasikan dengan CommuterLine KRL, Kereta Bandara Railink dan Jabodebek Light Rail Transit (LRT).
Tahap terakhir dari sejarah MRT Jakarta adalah ujian publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. PT MRT Jakarta membuka kuota untuk 285.600 orang yang ingin mencoba MRT Jakarta. Dari uji coba publik ini, MRT Jakarta juga disosialisasikan. Berbagai jenis informasi publik dan media, dalam bentuk berita, vlog, yang akan diunggah di jejaring sosial, bertujuan untuk membuat lebih banyak orang beralih ke MRT dan meninggalkan kendaraan pribadi ketika MRT mulai bekerja .
Sementara itu, pada pembukaan besok, Jokowi juga akan membuat terobosan inovatif untuk Fase II MRT Jakarta, yang menghubungkan bundaran HI. Setelah peresmian, MRT Jakarta akan beroperasi secara gratis hingga 31 Maret 2019. Operasi komersial baru MRT Jakarta akan dimulai pada 1 April 2019.
Sampai tahap eksploitasi komersial, pemerintah provinsi DKI dan DKD DKI melanjutkan diskusi mereka tentang penetapan tarif MRT Jakarta. Opsi yang dipelajari sejauh ini adalah rata-rata 1.000 rupee per kilometer.
